Beritainvestigasinews.id. Sulut,- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025–2029, Henry Walukow, menyuarakan keprihatinan serius terkait ketimpangan alokasi anggaran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulut.
Dalam rapat pembahasan RPJMD yang digelar di ruang rapat DPRD Sulut, Senin (4/8/2025), Henry menyoroti adanya dikotomi yang terlalu mencolok dalam distribusi anggaran. Ia menyebut, terdapat OPD yang mendapat porsi anggaran besar, sementara yang lainnya justru sangat minim, meskipun memiliki peran strategis dalam mendukung visi-misi gubernur.
Baca Juga: MORR III Ditarget Rampung 2027, Bukti Serius Pemerintah Bangun Konektivitas dan Ekonomi Sulut
“Dikotominya terlalu besar sekali. Ini akan menimbulkan kesan bahwa ada perangkat daerah yang ‘basah’, dan ada yang ‘kering’. Banyak urusan wajib yang tidak di-backup dalam penganggaran,” ujar Henry.
Ia mencontohkan Badan Pengelola Perbatasan yang hanya menerima alokasi anggaran Rp400 juta per tahun, padahal badan tersebut memiliki tanggung jawab besar di kawasan perbatasan, termasuk mengatasi isu-isu krusial seperti penyelundupan, pencurian ikan, hingga human trafficking. Padahal, baru-baru ini pembangunan Border Cross Station membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Dengan anggaran hanya Rp400 juta, apa yang bisa dilakukan oleh Badan Perbatasan? Padahal problem di wilayah perbatasan sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius,” tegasnya.
Baca Juga: Ironi di SPBU Bupati Mitra: Warga Dianiaya Mafia Solar, Gubernur Diminta Tegur Ronald Kandoli
Henry juga menyoroti kondisi miris di Dinas Perpustakaan Provinsi, khususnya dalam pengelolaan arsip yang terekam dalam sebuah video. Ia menyebut anggaran Rp9 miliar yang dialokasikan ke dinas tersebut sebagian besar sekitar Rp8 miliar hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai.
“Bagaimana mau kelola perpustakaan? Bagaimana mau bangun perpustakaan online atau digital kalau anggarannya seperti ini?” tandasnya.
Baca Juga: Aksi Sopir Truk di Manado Dituding Bermuatan Mafia Pasir: “Jangan Maling Teriak Maling!”
Dengan kondisi ini, Henry mengusulkan agar RPJMD dan Renstra OPD dievaluasi dan dibedah kembali agar sinkron dengan kebutuhan dan tantangan lima tahun ke depan.
“Saya usul kongkrit, ini harus dibedah kembali. Kesenjangannya terlalu jauh antar SKPD. Ini menyangkut efektivitas perencanaan dan implementasi program strategis ke depan,” tutup Henry dengan tegas.
Editor : Kaperwil Sulut Romeo
